Pronembuifai.com - DKI Jakarta DPRD Komisi B Anggota B Gilbert Simanjuntak berharap bahwa panggilan Gubernur DKI Jakarta anies Baswedan oleh KPK dapat memberikan penjelasan tentang penutupan Formula E. Manajemen Uang. Sampai sekarang, belum ada audit implementasi mobil listrik mobil listrik karena tidak ada akuntan yang menginginkannya.

"Pada pertemuan penilaian P2APBD pekan lalu, jelas bahwa audit tidak dilakukan dengan alasan bahwa tidak ada perusahaan akuntansi yang baik yang bersedia audit," katanya dalam siaran pers yang ditulis Rabu 7 September 2022.

Hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil ANIES untuk meminta penjelasan tentang anggaran mobil balap listrik. Gilbert berharap bahwa lembaga antaragama dapat mengungkapkan kemungkinan sebagian besar administrasi yang buruk.

"KPK harus memahami aturan yang ada sebagai dasar untuk mengetahui keputusan gubernur di luar otoritas," kata politisi PDIP.

Jakpro tidak pernah mengungkapkan bahwa ada revisi formula protokol

Gilbert menginginkan dugaan pelecehan bahwa ada bukti nilai uangnya. Dia mengatakan bahwa memorandum pemahaman (MOU) Formula E Jakarta lakukan di New York dan kemudian direvisi di Singapura tidak pernah diberikan oleh Pt Jakarta Propertido (Jakpro), sebagai penyelenggara balap di DPRD. Dia curiga ini terjadi karena ketakutan yang tidak berdasar.

"Itu berlebihan. Keberadaan pembayaran tambahan 90 miliar RP tidak pernah dibuka selama pertemuan. Ada banyak pengalihan dari otoritas dalam implementasi formula e. Semuanya berakhir dengan gubernur," katanya.

Menurut Gilbert, tanggung jawab untuk pengungkapan penipuan adalah tanggung jawab KPK. Dia ingin lembaga bekerja secara profesional.

Hari ini, Anies telah datang ke KPK sendirian dengan kartu kredit. Dia tiba tanpa pendamping oleh staf atau pejabat pemerintah daerah.

Anies Baswedan hanya menyapa jurnalis menunggu dengan ombak dan terima kasih. "Cukup, cukup, terima kasih, ya," katanya kepada KPK Red and White Building pada 7 September 2022.

DKI DPRD Meminta Laporan Keuangan Formula E, wakil gubernur menyerahkan ke Jakpro

Wakil Government DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta Pt Jakarta Propertido (Jakpro) untuk menjelaskan laporan keuangan organisasi Formula E pada 4 Juni 2022. Depan anggota Dewan.

"Jakpro harus mampu, karena Jakpro juga memperoleh PMD (partisipasi modal regional) dari pemerintah provinsi dengan persetujuan teman -teman DPRD. Oleh karena itu tidak ada anggaran yang tidak dapat diperhitungkan, Jakpro tentu akan bertanggung jawab untuk semua APBD, "Riza Patria mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu (9/9/2022).

Riza mengatakan, DKI berjanji akan transparan dalam pasokan anggaran Formula, khususnya yang menggunakan dana DKI APBD. Bahkan, sejauh ini, katanya, pembukaan anggaran telah diindikasikan melalui hasil audit dari Agen Audit Tertinggi (BPK).

Dia juga mengundang DKI DPRD untuk mempertanyakan laporan keuangan Formula E di Jakpro sebagai penyelenggara atau ditulis kepada Gubernur Anies Baswedan untuk tanggung jawab anggaran.

"Di komisi, harap ditanyai di Jakpro, silakan menulis kepada Gubernur, kita harus bertanggung jawab atas seluruh anggaran yang digunakan, APBD harus dikirimkan secara rinci dan detail," katanya.

"Prinsipnya adalah bahwa dengan mengorganisir APBD, DKI Jakarta sangat terbuka dan transparan dan harus diperhitungkan dan dapat diminta untuk BPK," tambahnya.

Sebelumnya, sejumlah anggota faksi PDIP mengajukan gangguan yang terkait dengan Formula E selama pleno DKI Jakarta DPRD. PDIP mempertanyakan laporan keuangan yang berisi keuntungan dan kerugian organisasi Formula E pada tahun 2022 di Jakarta.

"Saat ini, implementasi Formula E telah selesai, tetapi tidak ada kehilangan laporan keuangan untuk publik," kata Sekretaris DKI Jakarta PDIP PDIP faksi Wo Ode Herlina selama tanggung jawab pleno APBD (P2APBD).