Direktur Kebijakan CISDI Olivia Herlinda mengutarakan alasan petisi tersebut dibuat. Organisasinya sadar penyebab kematian terbesar bagi orang Indonesia adalah penyakit tidak menular, keliru satunya diabetes.
"Tetapi di Indonesia sendiri prioritas kebijakannya dan pengendaliannya tetap benar-benar terbatas. Jadi, kami sebabkan petisi untuk mendorong pemerintah, BPOM, Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan awareness publik dan memobilisasi dukungan," ujarnya dalam diskusi di Twitter Space yang diselenggarakan oleh Change.org terhadap Kamis, 29 September 2022.
Menurut Olivia, sesungguhnya banyak upaya pengendalian yang mampu dilakukan, baik melalui instrumen fiskal maupun nonfiskal. Namun, CISDI lebih lebih memilih mendesak upaya pemerintah mengenakan cukai gara-gara pungutan itu dianggap sebagai instrumen yang efektif untuk mengendalikan konsumsi.
Dia melihat, pengenaan cukai adalah cara paling cepat, apalagi wacana itu udah digodok di Kementerian Keuangan sejak 2020. Di sisi lain, Olivia berpendapat akses penduduk terhadap literasi kesegaran maupun makanan dan minuman sehat belum merata.
"Dari faktor kesehatan, dari faktor literasi kesehatan, pengetahuan, tingkat pendidikan, lantas dari faktor harga dan akses untuk makanan sehat, apakah itu udah mampu kami menyediakan semua?" ujarnya.
Sehingga, kata dia, Indonesia perlu upaya yang lebih komprehensif untuk menanggulangi masalah kesegaran tersebut. Selain kebijakan cukai, ia berujar kebijakan non-fiskal, seperti food labelling, pembatasan pemasaran, dan iklan di sarana-sarana publik juga harus dilakukan. Kemudian, pemerintah, tutur Olivia, juga harus mensubsidi untuk sayur dan buah.
Olivia mengatakan kebijakan-kebijakan itu sejatinya diterapkan di banyak negara dan terbukti efektif kalau ditunaikan secara bersama-sama. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, mengatakan Ditjen Bea Cukai dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan udah lama mengulas soal ekstensifikasi cukai terhadap MBDK.
Namun, untuk penerapannya, dia mengatakan tetap tersedia sejumlah tantangan. Misalnya, pemulihan ekonomi. Meski begitu, ia meyakinkan pemerintah udah bersepakat bahwa cukai dapat menjadi instrumen penting dalam pengendalian mengkonsumsi gula di masyarakat.
"Nah sekarang kami berproses di level itu, sambil mempertimbangkan pemulihan ekonomi, kami pertajam formulasinya sehingga tepat sasaran," ujarnya.
CISDI Minta Pemerintah Terapkan Cukai untuk Minuman Berpemanis
Lembaga swadaya penduduk Center for Indonesia Srategic Development Initiative (CISDI), menghendaki pemerintah untuk menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), demi turunkan prevalensi obesitas dan penyakit tidak menular di Indonesia.
“Belum tersedia regulasi berkenaan iklan, promosi, dan sponsor MBDK. Ini sebabkan pemasaran MBDK senantiasa dikemas benar-benar menarik bagi anak-anak muda,” ujar Olivia Herlinda Direktur Kebijakan CISDI dalam acara “Forum for Young Indonesians” (FYI), Sabtu (17/9/2022) dilansir Antara.
Akibatnya, lanjut dia, kuantitas pembeli terus meningkat dan menciptakan kesan MBDK adalah produk yang normal dan baik-baik saja.
Dalam FYI bertajuk “Dunia Tipu-Tipu Minuman Berpemanis dalam Kemasan” ini, CISDI mengajak anak muda mendorong pemerintah sebabkan kebijakan yang memelihara kesegaran masyarakat. Salah satunya melalui penandatanganan petisi daring yang menghendaki pemerintah memberlakukan cukai produk MBDK sebesar 20 persen.
Kemudian, hingga Hingga Sabtu sore, udah tersedia lebih dari 1.000 orang yang udah menandatangani petisi ini.
Selain petisi, CISDI juga mendorong terdapatnya representasi multi-pemangku keperluan dan anak muda dalam proses regulasi cukai MBDK, bersama dengan mendatangkan 30 anak muda dari 16 organisasi untuk menghadiri FYI dan mengikuti pelatihan advokasi kebijakan.
Ia memberikan pemberian publik terhadap upaya pengenaan cukai lumayan kuat. Survei daring CISDI terhadap 2.605 responden menyebutkan, 78 prosen responden merasa minuman berpemanis memenuhi kriteria barang kena cukai.
Riset yang serupa memperlihatkan 80 prosen responden atau setara delapan dari 10 orang, sepenuhnya menopang konsep pemerintah untuk mengenakan cukai terhadap tiap tiap produk MBDK.
Sementara, 85 prosen responden mengaku dapat kurangi mengkonsumsi MBDK kalau pengenaan cukai meraih 20 persen. “Kehadiran knowledge ini semestinya memberikan pemberian bagi pemerintah untuk langsung menerapkan cukai,” kata Olivia.
Menurutnya, asumsi cukai MBDK mengganggu pemulihan ekonomi, berdampak terhadap kenaikan harga bahan pokok, serta tidak efektif kurangi mengkonsumsi dinilai tidak tepat.
Ia memberikan dana yang terkumpul dari pengenaan cukai mampu bermanfaat bagi sektor-sektor lain, seperti untuk meningkatkan pembiayaan upaya promosi kesegaran di Indonesia.
“Instrumen cukai bersifat biaya effective (hemat biaya). Cukai mampu menggerakkan kegunaan edukasi, pengendalian konsumsi, sekaligus berpotensi meningkatkan pemasukan negara, sehingga tidak menimbulkan banyak kerugian,” katanya. (ant/bil/iss)
0 Komentar